Tampilkan postingan dengan label Ekonomi. Tampilkan semua postingan
Rabu, 19 November 2014
Jasa Pengiriman Terpercaya
Label:
E-commerce,
Ekonomi
Jakarta, 19 November 2014, Perkembangan toko online di indonesia sangat cepat, ada yang toko online perorangan, perusahaan maupun toko online melalui portal toko online seperti berniaga, olx dan lain-lain. Karena transaksinya melalui internet maka pembelinya pun berada di berbagai kota-kota maupun didesa sekalipun. Mau tau mau toko online harus menggunakan jasa pengiriman. Ada banyak jasa pengiriman di indonesia. Jasa pengiriman di Indonesiapun berkembang dengan pesatnya, sehingga bermunculan jasa pengiriman di indonesia, maka persaingan harga dan pelayananpun wajib diutamakan. saya akan share beberapa jasa pengiriman yang biasa digunakan oleh toko online maupun perorangan.
1.
JNE(Jalur Nugraha Ekakurir) adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa pengiriman. Jne didirikan oleh Soeprapto Suparno pada tanggal 26 November 1990. Jne sangat dipercaya oleh toko online online di Indonesia, dikarenakan pengiriman yang cepat dan jangkaun pengiriman yang luas. Pengguna jasanya bisa mengecek keberadaan barang yang dikirim dengan memasukan no resi diwebsitenya. Websitenya pun sangat membantu sekali, karena informasinya lengkap. Tidak hanya posisi barang bisa dicek tapi kita bisa mengetahui berapa biaya pengirimannya.
2.
Wahana Prestasi Logistic adalah salah satu perusahaan jasa ekspedisi yang dikenal di Indonesia. Ekspedisi ini sangat terpercaya karena ketepatan waktu, biaya yang relatif murah, Jangkauan yang luas dan pelayanan yang bagus. Serta di support dengan website yang bagus pula. Informasi yang disediakan oleh websitenya sangat informatif, baik mulai harga, tracking pengiriman, customer support serta berbagai informasi lainya. Untuk info lebih lanjut sahabat blogger bisa mengunjungi websitenya disini
3.
ESL Express, Awalnya ESL Express merupakan salah satu Divisi dari PT. Eka Sari Lorena Transport `“Lorena” yang didirikan pada tahun 1970 oleh Bapak. G.T. Soerbakti, yaitu perusahaan yang bergerak di bisnis transportasi darat / otobus, yang juga melayani jasa pengiriman barang melalui bus guna memaksimalkan armada “LORENA”. Dengan semakin meningkatnya jasa pengiriman barang maka pada tanggal 26 Desember 1995 didirikan PT. Eka Sari Lorena “ESL Express” dan terus melakukan pengembangan produk layanannya melalui udara dan laut ke seluruh wilayah indonesia. Website ESL Express juga sangat informatif, mulai dari informasi harga, tracking pengiriman serta customer support ada diwebsitenya. Untuk info lebih lanjut silahkan kesini
POS Indonesia, Sejarah mencatat keberadaan Pos Indonesia begitu panjang, Kantorpos pertama didirikan di Batavia (sekarang Jakarta) oleh Gubernur Jendral G.W Baron van Imhoff pada tanggal 26 Agustus 1746 dengan tujuan untuk lebih menjamin keamanan surat-surat penduduk, terutama bagi mereka yang berdagang dari kantor-kantor di luar Jawa dan bagi mereka yang datang dari dan pergi ke Negeri Belanda. Sejak itulah pelayanan pos telah lahir mengemban peran dan fungsi pelayanan kepada publik.
Setelah Kantorpos Batavia didirikan, maka empat tahun kemudian didirikan Kantorpos Semarang untuk mengadakan perhubungan pos yang teratur antara kedua tempat itu dan untuk mempercepat pengirimannya. Rute perjalanan pos kala itu ialah melalui Karawang, Cirebon dan Pekalongan.
Pos Indonesia telah beberapa kali mengalami perubahan status mulai dari Jawatan PTT (Post, Telegraph dan Telephone). Badan usaha yang dipimpin oleh seorang Kepala Jawatan ini operasinya tidak bersifat komersial dan fungsinya lebih diarahkan untuk mengadakan pelayanan publik. Perkembangan terus terjadi hingga statusnya menjadi Perusahaan Negara Pos dan Telekomunikasi (PN Postel). Mengamati perkembangan zaman dimana sektor pos dan telekomunikasi berkembang sangat pesat, maka pada tahun 1965 berganti menjadi Perusahaan Negara Pos dan Giro (PN Pos dan Giro), dan pada tahun 1978 berubah menjadi Perum Pos dan Giro yang sejak ini ditegaskan sebagai badan usaha tunggal dalam menyelenggarakan dinas pos dan giropos baik untuk hubungan dalam maupun luar negeri. Selama 17 tahun berstatus Perum, maka pada Juni 1995 berubah menjadi Perseroan Terbatas dengan nama PT Pos Indonesia (Persero).
Dengan berjalannya waktu, Pos Indonesia kini telah mampu menunjukkan kreatifitasnya dalam pengembangan bidang perposan Indonesia dengan memanfaatkan insfrastruktur jejaring yang dimilikinya yang mencapai sekitar 24 ribu titik layanan yang menjangkau 100 persen kota/kabupaten, hampir 100 persen kecamatan dan 42 persen kelurahan/desa, dan 940 lokasi transmigrasi terpencil di Indonesia. Seiring dengan perkembangan informasi, komunikasi dan teknologi, jejaring Pos Indonesia sudah memiliki 3.700 Kantorpos online, serta dilengkapi elektronic mobile pos di beberapa kota besar. Semua titik merupakan rantai yang terhubung satu sama lain secara solid & terintegrasi. Sistem Kode Pos diciptakan untuk mempermudah processing kiriman pos dimana tiap jengkal daerah di Indonesia mampu diidentifikasi dengan akurat. Website Pos Indonesia informatif, tetapi sayang tidak ada informasi harga produk Pos indonesia. Menurut saya Pos Indonesia sangat rekomended untuk menunjang bisnis toko online kita, karen jangakauanya luas dan harganya termasuk murah.
Sekian dulu artikel kali ini, sampai jumpa di artikel berikutnya. Semoga bermanfaat.
Senin, 13 Oktober 2014
Toko online(online shop)
Label:
Ekonomi
Jakarta 13 oktober 2014. Perkembangan tehnologi internet berkembang dengan sangat cepat dan di dukung infrastruktur yang menunjang dimanfaatkan oleh enterpreneur untuk mengembangkan wirausahanya, maka menjamurlah keberadaan toko-toko online yang tersebar hampir disemua belahan dunia termasuk di indonesia contohnya seperti laz*da.co.id, jakartanot*book.com dll. Saat ini siapa yang tak kenal toko online? Sebagian dari sahabat blogger ts yakin sudah pernah bertransaksi ataupun berwirausaha di toko online. Kemudahan transaksi tanpa harus datang langsung membuat kita hemat waktu dan tenaga. Hanya dengan mengunjungi website kita dapat mengorder barang-barang yang kita inginkan dan pembayaranpun bisa dilakukan ditempat kita atau yang dikenal dengan cod(cash on delivery) yaitu barang sampai baru dibayar.. mudah bukan?
Sekian dulu artikel dari ts.. untuk tips" belanja aman di toko online nanti ts buat di artikel berikutnya.. jika ada yg ingin di tanyakan silahkan meninggalkan komentar.. semoga bermanfaat
Minggu, 12 Oktober 2014
Masih menganggap skill kita biasa saja??
Label:
Ekonomi
Hai blogger.. apa kabar semua.. sudah lama nih gw ga posting diblog tercinta ini hehe..
Kali ini gw mau sedikit berbagi pengalaman untuk temen" blogger.. kadangkala kita(loe aja kali :p) tanpa sadar menganggap skill kita biasa saja dan tanpa kita sadari apa yg kita kerjakan itu adalah sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain, gw maklum apa yg kita rasakan itu hal biasa saja krn semua itu kita lakukan hampir setiap hari. Dan kl dikembangkan akan memberi manfaat bg diri kita sendiri, baik secara materi atau kepuasan diri..
Secara materi disini maksudnya kita mendapatkan sesuatu 'pemberian' atas apa yg telah kita lakukan. Sedangkan kepuasan diri adalah apa yg kita lakukan bermafaat bagi orang lain. So kembangkanlah skill atau kemampuan kita..
Karena skrg udh menjelang pagi dan gw udh ngantuk.. cukup sekian dulu artikel dari gw.. semoga bermanfaat
Salam blogger
Sabtu, 13 September 2014
Tax Service
Label:
Ekonomi
Gambar :
Judul : Tax Service
Nama : Arya
Deskripsi :
Read More
Nama : Arya
Deskripsi :
Tax Service dalam bahasa indonesia
yang berarti pelayanan pajak, sebelum membahas apa itu tax service, kita harus
tau apa itu pajak? Menurut halaman web pajak.go.id, Pajak
adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau
badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan
imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi
sebesarbesarnya kemakmuran rakyat. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari
kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan
bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan
pembangunan nasional. Sesuai falsafah undang-undang perpajakan, membayar pajak
bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga Negara
untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara
dan pembangunan nasional.
Tanggung
jawab atas kewajiban pembayaran pajak, sebagai pencerminan kewajiban kenegaran
di bidang perpajakan berada pada anggota masyarakat sendiri untuk memenuhi
kewajiban tersebut. Hal tersebut sesuai dengan sistem self
assessment yang dianut dalam Sistem Perpajakan Indonesia.
Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak, sesuai dengan fungsinya
berkewajiban melakukan pembinaan/penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan. Dalam
melaksanakan fungsinya tersebut, Direktorat Jenderal Pajak berusaha sebaik
mungkin memberikan pelayanan kepada
masyarakat sesuai visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak.
Segala pengadministrasian yang berkaitan dengan pajak pusat,
akan dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan
Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) dan Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Pajak serta di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak. Untuk
pengadministrasian yang berhubungan dengan pajak derah, akan dilaksanakan di
Kantor Dinas Pendapatan Daerah atau Kantor Pajak Daerah atau Kantor sejenisnya
yang dibawahi oleh Pemerintah Daerah setempat.
Dari Kesimpulan diatas pelayanan pajak adalah memberikan
pelayanan pengurusan pajak yang di lakukan oleh Dinas Pelayanan Pajak di Kantor
Pelayanan Pajak yaitu unit kerja dari Direktorat
Jenderal Pajak yang melaksanakan pelayanan kepada masyarakat baik yang telah
terdaftar sebagai Wajib Pajak maupun tidak
Ada 4 jenis kantor Pelayanan Pajak Di Indonesia yaitu :
- Kantor Pelayanan Pajak Besar
- Kantor Pelayanan Pajak Madya
- Kantor Pelayanan Pajak Pratama
- Kantor Pelayanan Pajak Khusus
Accounting and Outsourcing
Label:
Ekonomi
Gambar :
Read More
Judul :Accounting and Outsourcing
Nama : Arya
Deskripsi :
Suatu Bisnis yang didukung oleh sistem keuangan yang baik akan membuat bisnis itu menjadi sempurna, hampir semua perusahaan besar memiliki sistem keuangan yang baik, sehingga itu membuat landasan perusahaanya semakin kuat.
accounting and outsourcing adalah sebuah jasa akutansi yang mempermudah sebuah perusahaan untuk mengelola sistem keuangan, perusahaan yang menggunakan jasa akutansi ini akan mendapatkan keuntungan yang besar, karena sumber daya di gunakan jasa ini adalah tenaga profesional dibidangnya. Kesimpulanya dengan menggunakan jasa ini, perusahaan akan lebih efisien dalam mengelola sistem keuanganya. Outsourcing tidak hanya dapat melakukan perhitungan akuntansi dengan benar, tetapi akan menolong Perusahaan memperoleh perhitungan akuntansi yang terbaik dan yang paling akurat. Vendors dari outsourcing ini menjamin perusahaan menghasilkan profit dan penghasilan yang maksimal. Dan terlebih lagi mereka akan menjamin keakuratan data keuangan.
Tanpa menggunakan jasa akuntansi ini, perusahaan dapat mengelolanya sendiri. Adapun beberapa software yang digunakan perusahaan adalah:
1. MYOB
2. Microsoft Office Accounting Express (MOAE)
3. DacEasy Accounting
4. Zahir Accounting
5. Accurate Accounting
Apabila sebuah Perusahaan merencanakan untuk memakai jasa outsourcing akuntansi, pertama kali harus melihat secara detail dari perusahaan outsourcing tersebut. Hal yang harus dipertimbangkan ketika memilih perusahaan outsourcing adalah kejelasan status perusahaan itu dan juga pekerjaan mereka, pengalaman kerjanya dan juga keahlian yang mereka miliki di lapangan. Lebih terfokus lagi apabila anda mengerti akan kebutuhan (requirement) secara spesifik dari bisnis anda, maka carilah perusahaan outsourcing akuntansi yang memenuhi kebutuhan bisnis anda. Para professional akuntan outsource ini ahli dalam berbagai aspek dari akuntansi itu sendiri dan juga mampu menangani tanggung jawab yang dipercayakan secara kompeten.
Karena akuntansi ini adalah masalah yang sangat sensitif, jadi harus tetap memantau pekerjaan outsourcing akuntansi yang telah disewa. Hal ini tidak hanya membuat Sebuah Perusahaan untuk tetap up to date dengan pekerjaan itu tetapi juga menolong Perusahaan mengerti akan pekerjaan akuntansi dengan lebih akurat dan ahli (expert). Outsourcing akuntansi ini akan memaintain pencatatan transaksi secara harian dan juga issue-issue keuangan yang ada, sehingga menolong Perusahaan mendapatkan temuan-temuan yang akurat dan penting untuk menjalankan bisnisnya.
Fraudulent Financial Reporting
Label:
Ekonomi
Gambar :
Judul : Fraudulent Financial Reporting
Nama : Arya
Deskripsi :
Fraudulent financial reporting adalah perilaku yang disengaja atau
ceroboh,baik dengan tindakan atau penghapusan,yang menghasilkan laporan
keuangan yang menyesatkan (bias). Fraudulent financial
reporting yang terjadi disuatu
perusahaan memerlukan perhatian khusus dari auditor independen.
Arens
(2005 : 310) dalam bukunya yang berjudul “Auditing
& Assurance Services : An Integrated Approach” edisi ke-10 pada bab 11
tentang fraud auditing, antara lain
menyebutkan :
Fraudulent financial reporting is an intentional
misstatement or omission of amounts or disclosure with the intent to deceive
users. Most cases of fraudulent financial reporting involve the intentional misstatement of amounts not disclosures. For
example, worldcom is reported to have capitalized as fixed asset, billions
dollars that should have been expensed. Omission of amounts are less common,
but a company can overstate income by omittingaccount payable and other
liabilities.
Although less frequent, several notable cases of fraudulent financial reporting involved
adequate disclosure. For example, a central issue in the enron case was whether
the company had adequately disclosed obligations to affiliates known as
specialm purpose entities.
Penyebab
fraudulent financial reporting umumnya 3 (tiga) hal sbb :
1. Manipulasi, falsifikasi, alterasi atas catatan
akuntansi dan dokumen pendukung atau laporan keuangan yang disajikan.
2. Salah penyajian (misrepresentation) atau kesalahan informasi yang signifikan dalam laporan keuangan.
3. Salah penerapan (misapplication) dari prinsip akuntansi yang berhubungan dengan jumlah, klasifikasi, penyajian (presentation) dan pengungkapan (disclosure).
Fraudulent financial reporting juga
dapat disebabkan adanya kolusi antara manajemen dengan auditor independen. Salah
satu upaya untuk mencegah adanya kolusi tersbut, maka perlu dilakukan rotasi
auditor independen dalam melakukan audit suatu perusahaan. Berkaitan dengan hal ini Carcello (2004) dalam
artikelnya yang berjudul ”
Audit firm tenure and fraudulent financial reporting ”, menyatakan :
The Sarbanes-Oxley Act (U.S. House of
Representatives 2002) required the U.S. Comptroller General to study the
potential effects of requiring mandatory audit firm rotation. The U.S. General
Accounting Office (GAO) concludes in its recently released study of mandatory
audit firm rotation that "mandatory audit firm rotation may not be the most efficient way to strengthen auditor
independence" (GAO 2003, Highlights). However, the GAO also suggests that
mandatory audit firm rotation could be necessary if the Sarbanes-Oxley Act's
requirements do not lead to improved audit quality (GAO 2003, 5).
Berdasarkan
penelitian COSO (1999) yang berjudul “Fraudulent Financial Reporting : 1987 – 1997, An Analysis of U.S.
Public Company”, bahwa dari
hasil analisa perusahaan yang listing di Securities Exchange Commission (SEC)
selama periode Januari 1987 s.d. Desember 1997 ( 11 tahun) dapat
disimpulkan :
Teridentifikasi sejumlah 300
perusahaan yang terdapat fraudulent
financial reporting yang memiliki karakteristik yaitu memiliki
permasalahan bidang keuangan (experiencing
financial distress), lax oversight dan
terdapat fraud dengan jumah uang yang besar (Ongoing, large-dollar frauds).
Contoh kasus Fraudulent Financial Reporting antara lain Enron, Tyco,
Adelphia dan WorldCom.
Pencegahan & Pendeteksian Fraud
Fraudulent financial reporting di suatu perusahaan merupakan hal yang akan berpengaruh besar terhadap semua pihak yang mendasarkan keputusannya atas informasi dalam laporan keuangan (financial statement) tersebut. Oleh karena itu akuntan publik harus bisa menccegah dan mendeteksi lebih dini agar tidak terjadi fraud. Untuk mengetahui adanya fraud, biasanya ditunjukkan oleh timbulnya gejala-gejala (symptoms) berupa red flag (fraud indicators), misalnya perilaku tidak etis manajemen. Red flag ini biasanya selalu muncul di setiap kasus kecurangan (fraud) yang terjadi.
Hasil penelitian Wilopo (2006) membuktikan serta mendukung hipotesis yang menyatakan bahwa perilaku tidak etis manajemen dan kecenderungan kecurangan akuntansi dapat diturunkan dengan meningkatkan kefektifan pengendalian internal, ketaatan aturan akuntansi, moralitas manajemen, serta menghilangkan asimetri informasi. Hasil penelitian Wilopo tersebut juga menunjukkan bahwa dalam upaya menghilangkan perilaku tidak etis manajemen dan kecenderungan kecurangan akuntansi memerlukan usaha yang menyeluruh, tidak secara partial.
Menurut Wilopo, upaya menghilangkan perilaku tidak etis manajemen dan kecenderungan kecurangan akuntansi, antara lain :
- Mengefektifkan pengendalian internal, termasuk penegakan hukum.
- Perbaikan sistem pengawasan dan pengendalian.
- Pelaksanaan good governance
- Memperbaiki moral dari pengelola perusahaan, yang diwujudkan dengan mengembangkan sikap komitmen terhadap perusahaan, negara dan masyarakat.
The National Commission On Fraudulent Financial Reporting (The Treadway Commission) merekomendasikan 4 (empat) tindakan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya fraudulent financial reporting, yaitu :
- Membentuk lingkungan organisasi yang memberikan kontribusi terhadap integritas proses pelaporan keuangan(financial reporting).
- Mengidentifikasi dan memahami faktor- faktor yang mengarah ke fraudulent financial reporting.
- Menilai resiko fraudulent financial reporting di dalam perusahaan.
- Mendisain dan mengimplementasikan internal control yang memadai untuk financial reporting.
Mulfrod & Comiskey (2002) menulis buku terkait dengan creative accounting yang berjudul “The Financial Numbers Game : Detecting Creative Accounting Practices”. Buku tersebut meskipun lebih difokuskan bagi para investor sebagai pembelajaran untuk mengetahui secara cepat adanya kecurangan akuntansi (fraudulent accounting), namun perlu diketahui juga oleh auditor.
Beberapa atribut yang dapat digunakan untuk mendeteksi adanya risiko terdapat fraudulent financial reporting di perusahaan, antara lain :
- Terdapat kelemahan dalam pengendalian intern (internal control).
- Perusahaan tidak memiliki komite audit.
- Terdapat hubungan kekeluargaan (family relationship) antara manajemen (Director) dengan karyawan perusahaan.
Minggu, 31 Agustus 2014
Legal Services
Label:
Ekonomi
Gambar :
Nama : Hendra
Judul : Legal Service
Link/Url : http://www.moores-rowland.com/halaman/detail/legal-services-indonesia.html
Legal Service atau Jasa Keuangan di Indonesia
Di Indonesia ada satu lembaga pemerintah yang dibentuk berdasarkan UU nomor 21 tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan adalah Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. OJK didirikan untuk menggantikan peran Bapepam-LK dalam pengaturan dan pengawasan pasar modal dan lembaga keuangan, dan menggantikan peran Bank Indonesia dalam pengaturan dan pengawasan bank, serta untuk melindungi konsumen industri jasa keuangan.
Tujuan Terbentuknya OJK agar seluruh kegiatan didalam sektor Jasa Keuangan :
1. Terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel,
2. Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan
3. Mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.
Tugas dan Wewenang OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:
1. Kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan,
2. Kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, dan
3. Kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.
Untuk melaksanakan tugas pengaturan, OJK mempunyai wewenang:
1. Menetapkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini,
2. Menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan,
3. Menetapkan peraturan dan keputusan OJK,
4. Menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan,
5. Menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK,
6. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu,
7. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada Lembaga Jasa Keuangan,
8. Menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban, dan
9. Menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
Untuk melaksanakan tugas pengawasan, OJK mempunyai wewenang:
1. Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan,
2. Mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif,
3. Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan Konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan,
4. Memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pihak tertentu,
5. Melakukan penunjukan pengelola statuter,
6. Menetapkan penggunaan pengelola statuter,
7. Menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, dan
8. Memberikan dan/atau mencabut:
1.izin usaha,
2. izin orang perseorangan,
3. efektifnya pernyataan pendaftaran,
4. surat tanda terdaftar,
5. persetujuan melakukan kegiatan usaha,
6. pengesahan,
7. persetujuan atau penetapan pembubaran, dan
8. penetapan lain, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
Dewan Komisioner OJK
Dewan Komisioner adalah pimpinan tertinggi OJK yang bersifat kolektif dan kolegial. Dewan Komisioner beranggotakan 9 (sembilan) orang anggota yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
Susunan Dewan Komisioner terdiri atas:
1. Seorang Ketua merangkap anggota,
2. Seorang Wakil Ketua sebagai Ketua Komite Etik merangkap anggota,
3. Seorang Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan merangkap anggota
4. Seorang Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal merangkap anggota
5. Seorang Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya merangkap anggota
6. Seorang Ketua Dewan Audit merangkap anggota
7. Seoerang anggota yang membidangi edukasi dan perlindungan Konsumen
8. Sorang anggota Ex-officio dari Bank Indonesia yang merupakan anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia dan
9. Seorang anggota Ex-officio dari Kementerian Keuangan yang merupakan pejabat setingkat eselon I Kementerian Keuangan.
Nama : Hendra
Judul : Legal Service
Link/Url : http://www.moores-rowland.com/halaman/detail/legal-services-indonesia.html
Deskripsi :
Legal service atau jasa keuangan adalah satu istilah yang digunakan untuk merujuk jasa yang disediakan oleh industri keuangan. Jasa keuangan juga digunakan untuk merujuk padaorganisasi yang menangani pengelolaan dana. Bank, bank investasi, perusahaan asuransi, perusahaan kartu kredit, perusahaan pembiayaan konsumen, dan sekuritasadalah contoh-contoh perusahaan dalam industri ini yang menyediakan berbagai jasa yang terkait dengan uang dan investasi. Jasa keuangan adalah industri dengan pendapatan terbesar di dunia pada tahun 2004, industri ini mewakili 20% kapitalisasi pasar dari S&P 500. S&P 500 adalah sebuah indeks yang terdiri dari saham 500 perusahaan dengan modal-besar, kebanyakan berasal dari Amerika Serikat. Indeks ini merupakan indeks paling terkenal yang dimiliki dan dirawat oleh Standard & Poor's, sebuah divisi dari McGraw-Hill).Legal Service atau Jasa Keuangan di Indonesia
Di Indonesia ada satu lembaga pemerintah yang dibentuk berdasarkan UU nomor 21 tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan adalah Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. OJK didirikan untuk menggantikan peran Bapepam-LK dalam pengaturan dan pengawasan pasar modal dan lembaga keuangan, dan menggantikan peran Bank Indonesia dalam pengaturan dan pengawasan bank, serta untuk melindungi konsumen industri jasa keuangan.
Tujuan Terbentuknya OJK agar seluruh kegiatan didalam sektor Jasa Keuangan :
1. Terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel,
2. Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan
3. Mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.
Tugas dan Wewenang OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:
1. Kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan,
2. Kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, dan
3. Kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.
Untuk melaksanakan tugas pengaturan, OJK mempunyai wewenang:
1. Menetapkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini,
2. Menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan,
3. Menetapkan peraturan dan keputusan OJK,
4. Menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan,
5. Menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK,
6. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu,
7. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada Lembaga Jasa Keuangan,
8. Menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban, dan
9. Menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
Untuk melaksanakan tugas pengawasan, OJK mempunyai wewenang:
1. Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan,
2. Mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif,
3. Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan Konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan,
4. Memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pihak tertentu,
5. Melakukan penunjukan pengelola statuter,
6. Menetapkan penggunaan pengelola statuter,
7. Menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, dan
8. Memberikan dan/atau mencabut:
1.izin usaha,
2. izin orang perseorangan,
3. efektifnya pernyataan pendaftaran,
4. surat tanda terdaftar,
5. persetujuan melakukan kegiatan usaha,
6. pengesahan,
7. persetujuan atau penetapan pembubaran, dan
8. penetapan lain, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
Dewan Komisioner OJK
Dewan Komisioner adalah pimpinan tertinggi OJK yang bersifat kolektif dan kolegial. Dewan Komisioner beranggotakan 9 (sembilan) orang anggota yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
Susunan Dewan Komisioner terdiri atas:
1. Seorang Ketua merangkap anggota,
2. Seorang Wakil Ketua sebagai Ketua Komite Etik merangkap anggota,
3. Seorang Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan merangkap anggota
4. Seorang Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal merangkap anggota
5. Seorang Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya merangkap anggota
6. Seorang Ketua Dewan Audit merangkap anggota
7. Seoerang anggota yang membidangi edukasi dan perlindungan Konsumen
8. Sorang anggota Ex-officio dari Bank Indonesia yang merupakan anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia dan
9. Seorang anggota Ex-officio dari Kementerian Keuangan yang merupakan pejabat setingkat eselon I Kementerian Keuangan.
Langganan:
Postingan (Atom)
